Bangun digitalisasi ekosistem dunia usaha, Kadin lakukan pembaharuan sistem keanggotaan

SURABAYA, Kamis (3/11/2022): Sejak dikeluarkannya Kepres nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang menyangkut arahan Kadin Indonesia terbaru, maka Kadin Indonesia mendapatkan tugas untuk membangun digital ekosistem dunia usaha.

"Fungsinya adalah untuk memastikan perekonomian berjalan mulai level atas hingga UMKM. Karena ekosistem ini harus dijalankan secara digital, maka Kadin Indonesia melakukan pembaharuan pada sistem keanggotaan Kadin yang akan terintegrasi dengan 4 lembaga negara," ungkap Ketua Komite Tetap Keanggotaan Biasa dan  Luar Biasa Bidang Organisasi Kadin Indonesia Guido D. Kartasasmita saat sosialisasi dengan Kadin dari kabupaten/kota di Jawa Timur di Graha Kadin Jatim, Kamis (3/11/2022).

Ke empat lembaga negara tersebut adalah empat lembaga, yaitu Kementerian Investasi, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Pendukcapil, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini tentang akta perusahaan serta yang keempat adalah Direktorat Jenderal Pajak untuk verifikasi NPWP. Integrasi data dan sistem dengan ke 4 lembaga ini akan memudahkan dunia usaha dalam berbagai hal.   

Pertama adalah untuk melakukan penelitian terhadap kondisi perekonomian pada level atas sampai tingkat  bawah. Kedua melaksanakan program pemerintah, baik program kadin maupun pemerintah untuk menghadapi resesi tahun 2023. 

"Kami harapkan tahun depan, ketika digital ekonomi sistem ini berjalan pada level umkm, maka UMKM akan jauh bisa dikembangkan dibanding saat ini. Market ekspor, market domestik semua ditingkatkan. mudah-mudahan Indonesia masih bisa masuk pada pertumbuhan positif," tekannya.   

Dikatakan Guido, sampai saat ini anggota Kadin di Jawa Timur yang terdata sebanyak 29 ribu. Namun saat ini banyak anggota yang belum melakukan registrasi ulang akibat dampak dari pandemi. "Bisa jadi karena hal lain, kita akan mencari solusi tentang masalah ini. Hampir di seluruh Indonesia kondisinya seperti itu. Oleh karena itu kami melakukan pembaharuan keanggotaan melalui sistem Online Single Submission (OSS)," tukasnya. 

Selain itu, sejumlah upaya juga telah dilakukan oleh Kadin Indonesia guna menyiapkan Indonesia menghadapi resesi dunia tahun 2023,. "Saat ini kami berupa menyukseskan B20 Sumit di Bali  dimana kami mengundang banyak investor yang akan hadir di sana. Kami akan presentasikan Indonesia, mengenai peluang-peluang usahanya, apa yang menjadi ketertarikan pengusaha di luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia, itu yang kami lakukan," terang Guido.

Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Dedy Suhajadi mengatakan turunnya jumlah keanggotaan Kadin Jatim itu tidak lain karena kondisi pandemi. Selain itu, kebijakan keanggotaan yang berubah tanpa adanya sosialisasi terlebih dulu. 

"Akhirnya, anggota malas untuk memperbarui keanggotaannya. Terus digempur pandemi Covid-19, jadinya ya begitu," jelasnya. 

Dengan adanya kebijakan baru dengan OSS ini, Dedy berharap ke depan anggota Kadin Jatim bisa kembali ke angka 29 ribu bahkan harus bertambah lebih banyak. "Kita yakin akan bertambah lebih banyak karena jumlah UMKM di Jatim juga sudah bertambah banyak," pungkasnya.(*)